PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak; b. bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha …
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 ... Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Distribusi II - Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Tanggal Ditetapkan. 2019-01-23. File. PER02PJ2019DIST2-Induk.pdf. PER02PJ2019DIST2-Lamp1.pdf. Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut PMK … pajak.go.id
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak; b. bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha … Dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur Pajak ... Pasal 13 ayat (6) UU PPN, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini dilakukan terhadap dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha. Untuk tujuan efisiensi kedudukannya dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan, antara lain karena: faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha … Indonesia Tax Info 20/PJ/2018 (“PER-20”) on 10 September 2018 to implement Minister of Finance Regulation (“MoF”) No.71/PMK.03/2018 regarding e-registration of Tax ID numbers. MoF -71 stipulates that registration to obtain Tax ID number can be done electronically (online) via SABH1 and OSS2. Highlights of the provisions under PER -20 are as follows:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2015 tentang Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; dan: 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, … Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019, perlu pengaturan kembali ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase. Peraturan Terkait 1: Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Peraturan Dirjen Pajak - PER - 03/PJ/2015, Tanggal 13 Feb 2015 PER - 02/PJ/2019, Tanggal 23 Jan 2019. History 1: Peraturan Dirjen Pajak - PER - 03/PJ/2015, Tanggal 13 Feb 2015. back to
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2017 - IC Consultant Jan 15, 2018 · peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik direktur jenderal pajak, menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … NOMOR PER - 25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017; b. Surat Edaran Dirjen Pajak : SE - 02/PJ.04/2008 - PajakOnline
PER-002 ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT. Salah satu pokok perubahan penting dalam peraturan ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga
